Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas DiH : Jurnal Ilmu Hukum Cahaya Keadilan Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Gorontalo Law Review Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya
Nurmin K. Martam
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Cahaya Keadilan

 1 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Martam, Nurmin K.
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadapkepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam kehidupanbermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupanmasyarakat yang harmonis dan teratur. Untuk mendapatka kepastian hukum,Di Pengadilan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa merupakan sesuatu yang tidakdapat dihindarkan bahwa proses rechtsvinding harus tetap dilakukan olehhakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dantegas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitudengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana denganmelakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukumpositif Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakindinamis, maka hal itu menuntut adanya sebuah perkembangan hukum yangdinamis pula. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata itu sendiri yangsifatnya dinamis dan tidak statis. Tugas penting dari hakim ialahmenyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkrit dalammasyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat ditetapkan hakim secaratepat menurut kata-kata undang-undang itu atau undang-undang tersebuttidak jelas, maka hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut, sehinggahakim dapat membuat suatu keputusan hukum yang sungguh-sungguh adilsesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan hukum, yaitu tercapainyakepastian hukum, kemanfaatan dan penemuan hukum di penelitianberikutnya
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA Nurmin K martam
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.422 KB)

Abstract

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadapkepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam kehidupanbermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupanmasyarakat yang harmonis dan teratur. Untuk mendapatka kepastian hukum,dipengadilan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa merupakan sesuatu yang tidakdapat dihindarkan bahwa proses rechtsvinding harus tetap dilakukan olehhakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dantegas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitudengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana denganmelakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukumpositif Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakindinamis, maka hal itu menuntut adanya sebuah perkembangan hukum yangdinamis pula. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata itu sendiri yangsifatnya dinamis dan tidak statis. Maka, tugas penting dari hakim ialahmenyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkrit dalammasyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat ditetapkan hakim secaratepat menurut kata-kata undang-undang itu atau undang-undang tersebuttidak jelas, maka hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut, sehinggahakim dapat membuat suatu keputusan hukum yang sungguh-sungguh adilsesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan hukum, yaitu tercapainyakepastian hukum.
Co-Authors Kasim, Ramdhan Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi Nova Karim Nurmala, Leni Dwi Nurmala, Leny Dwi